Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Tedjo Edhy Purdjianto tak menampik, pihaknya ingin meraih dukungan para purnawirawan TNI. Dia menilai, hal itu sah dilakukan karena bukan anggota TNI aktif.
"Ya mungkin demikian, kita punya anak buah, anak buah punya keluarga, sebagainya. Itu sah-sah saja sebetulnya, tetapi purnawirawan menentukan, tidak, karena dia warga negara biasa," ucap Tedjo di DPR, Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Meski demikian, lanjut dia, BPN tak memaksa purnawirawan untuk mendukung Prabowo-Sandiaga. Dia percaya, dukungan itu akan datang dengan sendirinya.
"Bukan menarik para purnawirawan, tetapi para purnawirawan ini sebagaian besar bergabung pada Bapak Prabowo, karena melihat visi misinya, melihat situasi bangsa negara saat ini. Makanya ingin pada suatu yang mengarah pada perubahan," jelas Tedjo.
Punya Hak Politik
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2704001/original/048644100_1547485115-Prabowo5.jpg)
Dia menegaskan, para purnawirawan merupakan warga negara Indonesia biasa dan memiliki hak politik. Berbeda dengan anggota TNI aktif.
"Itu punya hak politik masing-masing, tetapi jangan karena hak politik itu membuat kita saling bermusuhan. Ibaratnya yang satu minum kopi, satu minum teh, duduk bersama, kita ngobrol gimana kemajuan bangsa dan negara, itu yang penting," kata Tedjo.
Dia menjelaskan, meski berbeda pandangan, semuanya nanti selesai Pemilu, harus menghormati Presiden terpilih.
"April nanti selesai pemilu siapapun terpilih presiden adalah presiden kita. Enggak ada presiden ini, presiden ini, enggak ada, presiden bangsa Indonesia," pungkasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Dukungan ini diberikan atas dasar prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang kedaulatan dan pemerataan ekonomi.
No comments:
Post a Comment